Dia Lagi

Dia menang lagi. Semua lembaga survey menunjukkan angka kemenangan mutlak baginya. Tak sesuai dengan prediksiku memang. Eh, bukan prediksi tepatnya, harapan.

Semalam kumpul dengan beberapa kawan seharapan. Banyak kecewa dan konspirasi yang keluar. Saya tak menyalahkan. engkau pun pasti tahu, jika sesuatu yang kau dukung habis-habisan, seluruh jiwa raga dan yang kau punya (kecuali nyawa), tiba-tiba dinyatakan kalah. Apalagi semangat dalam tim sebelum hari penting itu betapa tingginya. Dahsyat, keyakinan dan rasa percaya diri yang belum pernah kutemukan sebelumnya.

Tapi hidup ini harus berlanjut. Semangat jangan kendur. Selamat buat bapak yang berbadan besar itu. Ia telah membuktikan bahwa ia banyak kuasa dan usaha. The question then, masihkah ini mengasyikkan??

Ujian (tak perlu) Nasional

Kalau banyak yang menyerukan peninjauan ulang terhadap Ujian Nasional (UN), maka saya setuju dengan mereka.

Pengalaman selama mengawas UN di salah satu sekolah di Luwu Timur ini makin menegaskan pendapat itu. Sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan hasil UN sebagai bagian dari penilaian jika siswa ingin melanjutkan pendidikan ke universitas, maka pihak universitas dilibatkan dalam pelaksanaan UN kali ini. Satu tim dari universitas yang terdiri dari dua orang, terlibat dalam pelaksanaan UN di sekolah. Tugas kami sebenarnya sederhana, sekedar memastikan pelaksanaan UN berjalan lancar dan tindakan-tindakan tidak terpuji dapat dikikis seminimal mungkin. Begitu kutipan pidato saat pelepasan di kampus dan juga harapan dinas pendidikan saat penymabutan.

Hari pertama semuanya berjalan biasa-biasa saja. Bersama pengawas lain, kami sepakat ini adalah “bonus” sambil melihat-lihat kondisi yang ada dan juga bagian dari pengenalan medan. Bonus karena kami tak melakukan pengawasan keliling di ruang-ruang kelas dan sekedar menghabiskan waktu di ruang guru dan kepala sekolah. Bonus ini juga berangkat dari upaya “berbaik sangka”, bahwa semuanya akan berjalan normal dan biasa-biasa saja.

Saat hari kedua berlangsung, kami kemudian melakukan inspeksi mendadak keliling ruangan kelas. Tentu, ini atas seizin dan sepengetahuan kepala sekolah sebagai ketua pelaksana tingkat satuan pendidikan. Tindakan ini kami ambil saat melihat pelaksanaan hari pertama yang berjalan “tidak semestinya”, paling tidak jika aturan dan standar operasional dari Diknas yang menjadi acuan.

Pengawasan yang longgar, teramat longgar, bahkan. Bayangkan siswa berjalan hilir mudik berbagi jawaban di dalam kelas. Sementara pengawas ruangan asyik begosip ria di pojok kelas, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Di ruangan lain, kami temukan beberapa handphone, yang berisi kunci jawaban. Parahnya, dari salah satu hp yang kami periksa, terdapat sms yang berasal dari salah satu guru di sekolah itu.

Pelanggaran lain bukannya tidak ada. Terlalu banyak jika mau dituliskan di sini.

Apa yang ingin saya sampaikan adalah UN telah melembagakan praktik kecurangan di sekolah. Sekolah sebagai tempat mencari ilmu dan berkreasi, serta menjadi wadah menemukan karakter diri, berubah menjadi tempat penuh dusta.

Jika dirunut ke belakang, tentu siswa, guru dan sekolah tak bisa disalahkan begitu saja. Tepatnya, mereka hanyalah korban dari elite yang berniat meninggikan status pendidikan di negeri ini dengan cara-cara yang keliru.

Tes ujian masuk perguruan tinggi tentu tak sama dengan UN. Ada perbedaan mendasar diantara keduany. Yang pertama lebih fokus pada proyeksi kemampuan calon mahasiswa untuk menjalani pendidikan di perguruan tinggi sementara yang kedua lebih fokus pada pengukuran keberhasilan siswa dalam menyerap materi yang telah diberikan.

Belum lagi kegenitan aparatur negara dan daerah yang melihat prestasi sebagai sebuah barometer kebanggaan. Tak heran dalam pertemuan dengan bupati dan kepala sekolah, para kepala sekolah diancam akan dimutasikan jika tingkat kelulusan siswa di sekolah mereka “mengecewakan”. Akibatnya, kerja mereka membuat sekolah tak lebih serupa bimbingan belajar. Targetnya sederhana, bagaimana murid mampu menjawab soal-soal dalam ujian nasional. Soal bagaimana mereka mendapatkan jawaban, itu soal lain. Ini ditambah lagi dengan kerjasama sekolah dengan bimbingan belajar, khususnya menjelang akhir tahun pelajaran. Parahnya, perhatian terhadap mata pelajaran yang tidak diujikan di UN menjadi minim dan sekedarnya sahaja.

Melibatkan dosen dan juga polisi dalam pengawasan ujian ini juga menjadi perhatian serius. Kehadiran “orang-orang kota”, begitu beberapa guru memanggil kami, dan juga korps cokelat membuat UN serupa hajatan besar yang sungguh penting luar biasa. Seorang guru dengan bercanda bahkan mengatakan kehadiran polisi dan dosen membuat mereka merasa tak dipercaya oleh Negara.

So, pelaksanaan UN harusnya ditinjau ulang. Biarkan sekolah dan guru yang menjadi penentu dari keberhasilan siswa. Sebab mereka tentu yang lebih tahu kondisi dan kapasitas siswa. Orang-orang kota perlulah dilibatkan, tapi tak lebih pada upaya peningkatan kapasitas guru dan mendekatkan mereka dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ketimbang membuang duit milyaran rupiah, ada baiknya peningkatan mutu pendidikan tak lagi dilakukan dengan pendekatan birokratis. Itu saja.

Banyak Nama

Saat ini, hampir tak ada ruas jalan yang bebas dari spanduk, baligo dan foto-foto caleg. Tak kebayang berapa banyak nama dan wajah yang harus dihapal, sebagai bagian dari persiapan pemilu. Ini dengan asumsi, pemilih memang ingin tahu lebih banyak tentang calon mereka. Kalau yang cuek aja, rasanya banyak nama dan gambar ini seperti mengganggu hak mereka untuk mendapatkan suasana nyaman saat di jalan. Apakah para pemilik nama dan gambar ini sadar? Kalau saya di tempat mereka, rasanya jawabn kami serupa. Tak ada pilihan lain. Untuk dikenal, promosi standar seperti ini menjadi pilihan terbaik.

Tapi tak selalu harus negatif melihat itu. Paling tidak, bagi mereka yang mencari nama anak, akan banyak referensi nama tanpa harus membeli buku nama-nama muslim atau nama-nama bagus untuk bayi mereka. Atau paling tidak, mereka akan tahu nama-nama yang tidak baik untuk anak mereka kelak.

Mungkin setelah pemilu ini akan ada yang membuat buku kumpulan nama-nama untuk bayi, yang bahannya diambil dari nama-nama caleg di banyak ruas jalan. Siapa tahu ada yang berminat...

Pemuda

Hari ini saya membawakan materi dalam sebuah acara yang diadakan oleh Dinas yang berhubungan dengan pemuda. Nama ini disingkat dengan sangat baik, DISPORA, Dinas Pemuda dan Olahraga. Entah mungkin maksudnya hanya pemuda yang wajib berolahraga atau karena atlet-atlet yang ada saat ini adalah pemuda. Jangan tanya kenapa namanya bukan Dinas pemuda dan pemudi. Untuk yang terakhir, saya tak tahu juga alasannya apa.

Undangan saya terima kemarin, tepatnya sms dan telpon. Undangan resminya tak saya terima. Petugas pengantar undangan katanya sedang sibuk dan banyak urusan, makanya undangan untuk saya tak bisa diantar.

Saya diminta membawakan materi tentang negotiation skills. Sebuah materi klasik sebenarnya. Saya tak tahu apa relevansi materi ini, terlebih lagi tema besar pelatihan ini juga tak saya ketahui. Yang pasti, demi menjaga nama baik seorang kawan, saya iyakan saya dan menerima undangan ini.

Oh yah, acara ini diadakan di sebuah hotel bintang lima di Makassar. Hotel lama yang direnovasi dan berganti nama. Mewah betul hotel ini, begitu pikirku ketika tiba di lobby hotel. Saya tiba jam 8, takut terlambat karena undangannya jam 9. Tapi hingga pukul 8.45, tidak ada konfirmasi dari panitia dan juga ternyata ruangan yang kemarin diberitahukan kepada saya ternyata dipindahkan. Tahu ruangan apa yang akhirnya dipakai, sebuah ruangan besar bernama presidential suite. Wuih...

Saaat masuk ruangan, baru 5 orang peserta yang hadir, dari sekitar 40-an yang terdaftar. Maka kami pun menunggu peserta yang lain. Setelaha sekian lama, satu per satu dari mereka pun hadir, yang sayangnya, banyak dari mereka yang jujur saja, tak bisa lagi dikategorikan pemuda. Entahlah, ketegorisasi pemuda di negeri ini memang unik. hampir semua organisasi pemuda, yang resmi dan memiliki sekretariat yang dibiayai negara, dipimpin oleh mereka yang tak layak lagi disebut pemuda. Atau kalau toh pemuda, entah indikator apa yang kemudian dipakai untuk mentasbihkan kategori ini.

Terlepas dari itu semua, acara ini jauh dari harapan, paling tidak itu yang tergambar dari sesi yang saya ikuti. Ada kesan acara ini hanyalah upaya menghabiskan anggaran di tengah tuntutan kepada pemerintah daerah untuk segera menghabiskan anggaran 2008. Belum lagi dalam beberapa kesempatan, fasilitator yang tak lain pegawai dari Diaspora selalu mengingatkan bahwa peserta yang tidak hadir tidak akan mendapatkan penggantian biaya trasnportasi dan konsumsi. Model-model (yang dibawa bank dunia dan lembaga-lembaga asing) seperti ini telah lama dikeluhkan merusak social capital yang ada di masyarakat. Tak ada lagi yang dengan tulus menghadiri acara-acara sosial tanpa penggantian biaya trasnportasi. Kalo sekedar mengganti trasnport sebenarnya tidak ada masalah. Parahnya, banyak yang kemudian menjadikan ini ibarat proyek bisnis, untuk tidak menyebtunya sebagai profesi.

Model-model pelatihan ala Pemda ini pun tidak pernah berubah dari dekade yang lalu. Seelain selalu diadakan di hotel-hotel mewah, target psertanya pun ternyata tidak jelas. Beberapa diantara peserta ternyata hanya keluarga beberapa pegawai.

Saya tak katakan menyesal. Malah saya berharap materi yang saya bawakan itu bermanfaat, dan paling tidak membantu. Tapi jika model seperti ini terus dipertahankan, maka berapa banyak lagi anggaran negara yang terbuang percuma tanpa tujuan yang jelas. Meski secara hukum tentu hal ini tidak dilanggar, tapi esensi dan hakikat (wuih, keren juga bahasa ini) dari pelatihan itu sendiri bakal tidak maksimal.

Tapi kalo mau model yang lain, mau seperti apa? Nah, itu yang masih harus dicari lagi. Tapi bukan berarti tidak ada alternatif lain, kan?

Gratis itu Artinya Bayar

Hari itu saya bersama istri membawa anak kami ke rumah sakit. Bukan karena anak kami sedang sakit, tapi karena ia masih luput imunisasi Hepatitis dan polio. Sudah coba kami bawa ke Puskesmas dan Posyandu, tapi dokter dan perawat di sana agak takut memberikannya. Menurut mereka vaksin itu sudah diberikan saat kami di Inggris beberapa waktu lalu. Meski, dari dokter di sana, mereka malah menganjurkan kami mengambilnya di sini. Akhirnya terpikirlah kemudian untuk ke rumah sakit Wahidin.

Dalam perjalanan ke rumah sakit, ada dua baligo besar yang kami lewati. Pesannya, pemerintah daerah kini punya program kesehatan gratis. Saya tak tahu dalam batas mana biaya kesehatan ini menjadi gratis. Ini karena baligo itu tidak mengandung informasi tambahan lainnya, selain foto gubernur dan wakilnya terpampang besar.

Saat tiba di rumah sakit, ternyata kami harus bayar sejumlah 26 ribu rupiah. Padahal ada poster besar di dalam poli anak itu yang menyebutkan vaksin untuk imunisasi bisa diperoleh gratis. Saat diminta kuitansinya, staf bagian poli anak tersebut tak bisa memberikan.

Saya tak ingin terlibat lebih jauh dengan staf ini. Apalagi dia pula yang kemudian mengambil tugas mengurusi anak saya. Singkat cerita, ia pun berkonsultasi dengan dokter, dan rupanya, tak ada vaksin Hepatitis. Yang ada cuma vaksin polio. Sang dokter merekomendasikan beberapa nama kawannya berpraktek sebagai alternatif.

Ingin rasanya menagih kembali duit yang sudah bayar itu. meski jumlahnya tak seberapa, tak puas aja rasanya dengan jawaban sang staf. Belum lagi perlakuan terhadap pasien yang lain. Beberapa pasien mengeluhkan hal yang sama. Ada yang sudah jauh-jauh dari Sinjai untuk pengobatan sang anak, tapi mendapatkan pelayanan yang sangat tidak membantu.

Agaknya, iklan-iklan layanan sosial dari pemda itu harus lebih jelas dan informatif. Tampang wajah gubernur dan wakilnya, yang tidak percaya diri, lebih baik diganti dengan informasi tambahan mengenai batas mana pasien bisa mendapatkan pelayanan gratis. Ini agar kesehatan yang menjadi hak dasar warga negara betul-betul dijalankan dengan sepenuh hati.

Miskin

Membicarakan kemiskinan memang selalu lebih menarik jika dilakukan di ruangan yang berpendingin. Apalagi ditemani soft drink dengan merek global, yang nilai asetnya masih jauh berlipat-lipat ketimbang beberapa negara digabung sekalipun.

Wakil dari perusahaan-perusahaan hadir disini untuk berbagi kisah tentang betapa dermawannya mereka. Ada perusahaan kertas yang dengan bangga mengklaim diri sebagai perusahaan peduli lingkungan. Di lain kesempatan, ada pula perusahaan rokok yang menjadi kampiun dalam kompetisi perusahaan yang paling bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Berjam-jam duduk di ruangan dingin ini membuatku jadi bertanya, apa betul orang-orang miskin itu tahu bahwa mereka sekarang jadi pusat perhatian? Atau mereka hanya dijadikan obyek, either dari pemerintah atau pengusaha yang serakah.

Di Bangkok, saya pura-pura menjadi orang yang tak miskin, seperti yang lain.

Serial Pamitan

Tinggal berbilang hari kami akan meninggalkan kota ini. Tak ingin ada yang terlupa, pamitan kepada tetangga kami cicil setiap hari di pekan terakhir ini. Semalam saya ke tempat Martin, orang yang selalu namanya ada dalam tulisan di blog ini. Tetangga ini salah seorang yang terdekat dengan kami. Meski ia selalu mengaku kesulitan untuk melafalkan nama kami dalam sentuhan yang lebih "Indonesia".

Martin pula salah seorang yang terunik yang kutemui selama lebih dua tahun di sini.

Ia sampai harus "cuti" sore ini dari kerja rutinnya. Sebagai loper koran gratis, ia memiliki jadwal tetap pagi dan sore untuk mengedarkan koran city council dan koran iklan ke rumah-rumah di sekitar wilayah Roman Way.

Sore itu ia kemudian (kembali) bercerita tentang pengalaman hidupnya. Dirampok saat mencari kerja di Jerman, merasakan panas yang sangat saat di Amerika, dan juga menerima tindakan rasis saat berada di kampung halaman, Irlandia. Ujungnya, ia menjadi loper koran di Birmingham.

Kelar topik soal pengalaman "jadul" pribadi, topik beranjak pada masalah aktual, krisis keuangan global. Ia tak habis pikir, si Gordon Brown memutuskan untuk mem-bail out bank-bank besar yang ada di Inggris. Tentu, dengan duit pemerintah yang berasal dari duit pajak dan juga utang luar negeri. Sebagai pembayar pajak, meski ia akui pajak yang dibayarnya tak ada apa-apanya dibanding Beckham atau Sir Alan Sugar, tapi tetap saja ia tak rela duitnya dihamburkan untuk sesuatu yang dalam istilahnya ia sebut sebagai "membiakkan kapitalisme".

"Tapi itukan pilihan terburuk dari yang ada. Kalau tidak, bisa kolaps sistem keuangan di negaramu ini", begitu kataku. Dengan sigap iya menjawab. Iya, tapi tetap saja tak bisa diterima. Kalau perusahaan rugi, itu resiko bisnis. Kalo harga saham mereka anjlok, masak saya yang harus nanggung semua? Salah mereka sendiri, mau terlibat dalam 'dunia spekulasi' yang kejam namun tak mau jadi korban.

Seperti ingin mengganti topik lain, ia kemudian berujar, "It doesnt really matter anyway, I dont have any bank account". Case closed kalau begitu.

Pembicaraan kemudian berputar di soal kenangan, dan harapan. Sedih rasanya akan meninggalkan Martin, dan orang-orang baik yang selama ini bersama kami. Tapi begitulah, tahapan hidup ini harus berpindah ke episode baru. Semoga kawan-kawan baik ini selalu terkenang dan mengenang kami.

Sebelum berpisah, ia sempat berharap doa. "Doel, doakan semoga saya menang lotere. Kalau saya menang, akan saya jenguk Rafi di Indonesia". Saya tak tahu harus bilang amin atau tidak.